Keputusan menpan no 25 tahun 2004 pdf files

Keputusan presiden ri nomor 251 tahun 1967 tentang harihari libur yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 3 tahun. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik indonesia. Pan11 2004 menetapkan perubahan atas surat keputusan menpan nomor 23kepm. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004.

Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Penyusunan ikm unit pelayanan publik linkedin slideshare. Pan72006 tentang harihari libur nasional dan cuti bersama tahun 2007. Pan72003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Undangundang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Pengawasan melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pan2 2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah. Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 64 tahun 2005.

Standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan. Rumpun jabatan arsiparis himpunan jabatan fungsional yg mempunyai fungsi dan tugas yg berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan pp no. Indonesia tahun 2010 nomor 74, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 55. Pan9 2004 tentang pedoman umum evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2010 dalam suatu peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 2 tahun 2002. Menerjemahkan secara lisan pembicaraan resmi melalui telepon. Undangundang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400. Instruksi presiden nomor 2 tahun 2015 tentang langkahlangkah penghematan anggaran belanja perjalanan dinas dan meeting. Nasional ri nomor 10 tahun 2004 tentang petunjuk teknis jabatan. Keputusan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor 25 kepm. Hampir semua kebijakan menpan tidak sesuai dengan uu no. Pan2 2004 tentang pedoman penyusunan indeks kepuasan masyarakat. Kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara.

Nomor 63 tahun 2004 penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi azasazas. Peraturan menteri kelautan dan perikanan 7permenkp tahun 2020. Keputusan presiden nomor 121p tahun 2014 tentang pembentukan kementerian dan pengangkatan menteri kabinet kerja periode tahun 2014 2019. Pebruari 2004 50 0 5 31 14 1024 17 277 429 301 1074 17 282 458 317 jumlah 21 0 1 12 8 38 0 11 19 8 59 0 12 31 16 kabupaten 4 2 0 0 2 0. Pada tahun 2004 menteri pendayagunaan aparatur negara menpan melalui surat keputusan nomor kep193m. Undangundang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran lembaran negara tahun 2004 nomor il 6. Peraturan presiden nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004 2009.

Pan9 2004 tentang pedoman umum evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pan62005 tentang perubahan atas ketentuan lampiran i dan lampiran ii kep menpan no. Uu no 25 th 2004 ttg sistem perencanaan pembangunan nasional compiled by. Pan 1122002 tentang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya. Pada tanggal 25 februari 2020 diadakan acara konsultasi publik penyusunan rancangan peraturan presiden tentang rencana zonasi kawasan strategis nasional kawasan perkotaan denpasar, badung, giany. Keputusan presiden nomor 108 tahun 2003 tentang organisasi. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional lembaran negara republik indonesia tahun 2004. The file extension pdf and ranks to the documents category. Judul penelitian kualitas pelayanan publik pasca keputusan men pan no. Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi 6. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam rangka melaksanakan undangundang nomor 25 tahun 2009 tentang. Peraturan presiden nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja kementerian negara republik indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan peraturan presiden nomor 20 tahun 2008. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, lembaran negara ri, tahun 2000 nomor 54 dan tambahan lembaran negara ri, nomor 3952. Keputusan menteri kelautan dan perikanan 50kepmenkp tahun 2020. Lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 14, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Tugas epidemi manajemen pelayanan kesehatan1 download. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi menpan dan. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor kep5m. Keputusan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden republik. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan.

Latar belakang masalah dalam upaya perwujudan good governance, ada isuisu publik yang mendesak. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 20052025. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik lndonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara republik lndonesia. Latar belakang ketetapan mprri nomor ximpr1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan.

Pan 1122002 ten tang jabatan fungsional perekam medis dan angka kreditnya. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor. Indonesia tahun 1945 atau peraturan perundangundangan lainnya. Keputusan presiden republik indonesia nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2004. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor. Pan12 2004 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dinyatakan tidak berlaku. Keputusan presiden nomor 87 tahun l999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Keputusan presiden republik indonesia nomor 8 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 47 tahun 2003. Format surat keputusan bersama skb menteri yang banyak dijumpai pada jenis kebijakan beschikking, tidak diakui lagi eksistensinya dalam sistem kebijakan yang berlaku berdasarkan uu no. Pan2 2004 yang digunakan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap unsurunsur pelayanan, yang meliputi. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula keputusan menpan no.

Permenpan no 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru. Peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara. Keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemensebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganperaturan presiden nomor 11 tahun 2005. Keputusan presiden nomor 87 tahun 1999 tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Negara nomor 5 tahun 2004, surat edaran menteri pan dan rb nomor 03. Kepemimpinan dan budaya dalam reformasi pelayanan publik. Pan2 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam. Lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 25.